DESAIN INSTITUSIONAL DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) SEBAGAI PERADILAN ETIK

DEMOKRASI BERWAJAH OTORITER

PESERTA PEMILU PASCA REAL COUNT

KONSTITUSIONALITAS AMBANG BATAS PILPRES

a note

64
FENOMENA YOUTH MIGRATION
Sejarah selalu menunjukkan bahwa perkembangan peradaban manusia di dunia ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor penting dan diantaranya adalah melalui perpindahan manusia...
DEMOKRASI BERWAJAH OTORITER
Is democracy working?, sebuah pertanyaan mendasar yang patut untuk dijawab, karena realita yang terjadi demokrasi seolah-olah tidak bekerja, adanya persepsi buruk bahkan...
RECALL OF HOUSE OF REPRESENTATIVES MEMBERS IN THE DYNAMIC ADMINISTRATION SYSTEM OF REPUBLIC OF INDONESIA (A Comparative Study on the Discharging System of Parliament Members in United States of America, Australia, and Philippine)
House of Representatives is one of the high state institutions in Indonesian state administration system. It represents the popular sovereignty and democracy...
61
MENGHAPUSKAN SISTEM KONTRAK KARYA UNTUK INVESTOR ASING DALAM KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS (MIGAS) SEBAGAI LANGKAH STRATEGIS MENUJU KEDAULATAN ENERGI
Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumberdaya alam (SDA), baik sumberdaya alam yang terbarukan (renewable) maupun yang tidak terbarukan (non renewable), hal...
91
Hukum Ketenagakerjaan
A. Sejarah Hukum Perburuhan di Indonesia[1] 1. Perbudakan Legalisasi: sebuah aturan yang dikenal sebagai Black Code merupakan dari Jean-Baptiste Colbert (1619-1683), dengan...
96
Demokrasi Perwakilan
Aristoteles membedakan tiga macam pemerintahan berdasarkan jumlah orang yang memerintah, yaitu monarki, oligarki dan demokrasi. Jika demokrasi adalah kekuasaan pada rakyat, maka...
80
Resensi Buku : Konstitusi Ekonomi
Judul: Konstitusi Ekonomi Penulis: Jimly Asshiddiqie Penerbit: Penerbit Buku Kompas Cetakan: Januari, 2010 Halaman: xvi + 440 halaman ISBN: 978-979-709-465-2 Apabila sebelumnya...
95
KONSTITUSI
Istilah “konstitusi”[1] dalam arti pembentukan, berasal dari bahasa Perancis constituer, yang berarti membentuk.[2] M. Solly Lubis, juga mengemukakan Istilah “konstitusi” berasal dari...
58
PERINGATAN HARI LINGKUNGAN HIDUP SEDUNIA 2012
Penetapan hari lingkungan hidup sedunia dimulai semenjak diadakannya Konferensi Internasional lingkungan hidup (human environment) pada tanggal 5-16 Juni 1972. Konferensi Internasional tersebut...
MENUMBUHKAN BUDAYA JUJUR MAHASISWA SEBAGAI PARADIGMA BARU PEMBERANTASAN KORUPSI
M. Lutfi Chakim[1] Seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan pembangunan di Indonesia dalam segala bidang berkembang pesat pula. Tidak terkecuali pembangunan dalam bidang...
77
MENINGKATKAN INTEGRITAS DAN PROFESIONALISME APARATUR BIROKRASI SEBAGAI UPAYA MENSUKSESKAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH[1]
M. Lutfi Chakim[2] A. Pendahuluan Integritas bukan kata atau istilah Indonesia, tetapi berasal dari bahasa inggris yang berarti “the quality of being...
124
STATUS HUKUM KETETAPAN MPRS DAN KETETAPAN MPR RI PASCA PERUBAHAN UUD 1945
Salah satu perubahan penting pasca amandemen UUD 1945 adalah perubahan terhadap Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat...
PENDIDIKAN INTEGRITAS SEBAGAI PARADIGMA BARU DAN UPAYA UNTUK MENEGAKKAN KODE ETIK PROFESI POLRI
A. Latar Belakang Integritas bukan kata atau istilah Indonesia, tetapi berasal dari bahasa inggris yang berarti “the quality of being honest and...
PENDIDIKAN BERBASIS HAK ASASI MANUSIA
A. Latar Belakang Seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan pembangunan di Indonesia dalam segala bidang berkembang pesat pula. Tidak terkecuali pembangunan dalam hal...
Sekilas tentang Korupsi
Korupsi secara etimologis menurut Andi Hamzah berasal dari bahasa latin yaitu “corruptio” atau “corruptus” yang kemudian muncul dalam banyak bahasa Eropa seperti...
INDIKASI PRESIDENSIALISME KOMPROMIS DI ERA PEMERINTAHAN SBY
Pemerintahan SBY merupakan laboratorium politik yang menerapkan sistem presidensial secara murni di Indonesia. Pemerintahan ini merupakan produk sebuah pemilu yang demokratis di...
APA HAK ANDA, JIKA ANDA DIPERIKSA SEBAGAI SAKSI
1. Apabila dalam surat pemanggilan terdapat ketidakjelasan status (apakah sebagai saksi atau tersangka atau sama sekali tidak ada statusnya) atau kesalahan penyebutan...
129
REALITAS PENEGAKAN HUKUM DAN HAM DI INDONESIA: REFLEKSI PEMIKIRAN KRITIS-TEORITIK DAN PROSPEK PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA
Negara Hukum Indonesia jelas bukan sekedar kerangka bangunan formal tapi lebih daripada itu ia merupakan manifestasi dari nilai-nilai dan norma-norma, seperti, kebersamaan,...
MENINGKATKAN INTEGRITAS MORAL DAN KEPROFESIONALAN SEBAGAI PARADIGMA BARU UNTUK MENGANGKAT CITRA POLRI
M. Lutfi Chakim[1] A. Latar Belakang Integritas bukan kata atau istilah Indonesia, tetapi berasal dari bahasa inggris yang berarti “the quality of...
YOUTH MIGRATION PHENOMENON: STRATEGY BETWEEN REDUCING POVERTY AND SYMPTOMS BRAIN DRAIN FOR DEVELOPING COUNTRIES
M. Lutfi Chakim History always shows that the development of human civilization in this world is influenced by several important factors and...
MEMBERIKAN PENDIDIKAN BERLALU LINTAS PADA MURID-MURID SEKOLAH SEBAGAI UPAYA DALAM MENINGKATKAN KESELAMATAN JALAN
M. Lutfi Chakim Abstrak Indonesia tengah menghadapi masalah keselamatan jalan yang sangat serius. Masalah tersebut terjadi diberbagai kota di Indonesia. Jumlah kasus...

To Top