1. Perlindungan Anak Anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehinga negara berkewajiban...
1. Apa yang dimaksud dengan mogok, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, memberikan definisi yang dimuat dalam pasal 1 angka 23...
A. Konsepsi Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1988 tentang Penataan ruang terbuka hijau di Wilayah...
A. Latar Belakang Dalam aspek hukum dan pemerintahan, reformasi birokrasi menjadi issue yang sangat kuat untuk direalisasikan. Hal ini karena birokrasi...
Pemilihan umum (Pemilu) merupakan sarana kedaulatan rakyat, dan sebagai salah satu prasyarat Negara Demokrasi, maka alangkah baiknya jika Pengadilan Khusus Pemilu...
Perbedaan Antara Hukum Acara PTUN dengan Hukum Acara Perdat 1. Obyek Gugatan Objek gugatan TUN adalah KTUN yang mengandung perbuatan onrechtsmatingoverheid daad...
M. Lutfi Chakim Seiring dengan tuntutan reformasi peradilan, pada sidang tahunan MPR tahun 2001 yang membahas amandemen ketiga UUD 1945, disepakati beberapa...
1. Pengertian Lembaga Negara Untuk memahami pengertian lembaga atau organ negara secara lebih dalam, kita dapat mendekatinya dari pandangan Hans Kelsen mengenai...
M. Lutfi Chakim Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) (1999-2002) telah membawa perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia,...
A. Konsepsi Hukum Perizinan Di dalam kamus istilah hukum, izin (vergunning) dijelaskan sebagai perkenaan/izin dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada...
Oleh: M. Lutfi Chakim[2] Pemungutan pajak yang dilakukan pada masyarakat yang berkembang dan telah maju, baik di Indonesia maupun di Negara-negara...
Fungsi cheks and balances dalam lembaga kenegaraan merupakan tujuan utama Amandemen UUD 1945. Dengan demikian kekuasaan tidak lagi bertumpu pada satu institusi...
Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 1 (2) menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut...
A. Pasal 33 UUD 1945 Sebagai Landasan Sistem Ekonomi Pancasila Dalam rumusan UUD 1945 terdapat secara eksplisit ataupun implisit pandangan-pandangan dan nilai-nilai...
1. Pengertian Lembaga Negara Untuk memahami pengertian lembaga atau organ negara secara lebih dalam, kita dapat mendekatinya dari pandangan Hans Kelsen mengenai...
KEWENANGAN CONSTITUTIONAL COMPLAINT: IUS CONSTITUENDUM DALAM MEMPROTEKSI HAK KONSTITUTIONAL WARGA NEGARA M. Lutfi Chakim PENDAHULUAN Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia...
KONSTITUSI DAN HAK ASASI MANUSIA M. Lutfi Chakim Dasar keberadaan konstitusi adalah kesepakatan umum atau persetujuan (consensus) di antara mayoritas rakyat mengenai...
HARMONISASI KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DAN MAHKAMAH AGUNG ...
M. Lutfi Chakim History always shows that the development of human civilization in this world is influenced by several important factors and...
A. Latar Belakang Dalam aspek hukum dan pemerintahan, reformasi birokrasi menjadi issue yang sangat kuat untuk direalisasikan. Hal ini karena birokrasi pemerintah...
M. Lutfi Chakim[2] Permasalahan korupsi merupakan bagian dari persoalan politik hukum. Sebab melalui politik hukum, korupsi diharapkan bisa diberantas. Politik hukum sendiri...
– 1st place, Constitutional Debate, the Constitutional Court of Indonesia (2011) – 1st place, National Essay Competition, UMM (2011) – 2nd place,...
Hak-hak sipil dan politik adalah hak yang bersumber dari martabat dan melekat...
M. Lutfi Chakim Abstrak Indonesia tengah menghadapi masalah keselamatan jalan yang sangat serius. Masalah tersebut terjadi diberbagai kota di Indonesia. Jumlah kasus...
Fungsi cheks and balances dalam lembaga kenegaraan merupakan tujuan utama amandemen UUD 1945. Dengan demikian kekuasaan tidak lagi bertumpu pada satu...